Aktivis Tuding Bupati Lebak Menyalahkan yang Benar dan Membela yang Salah

Lebak, - Video Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya yang beredar saat berpidato di acara Launching BLT BBM dampak inflasi daerah tahun 2022 di Kampung Harapan Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak pada 8 November 2022 berbuntut panjang.

Baca juga: Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer

Pasalnya, selain perkataan Iti Octavia dinilai menyudutkan salah satu anggota DPRD Lebak, pidato dalam kegiatan tersebut dituding menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah oleh aktivis Lebak.

"Dalam pidato tersebut Bupati Lebak telah menyebutkan salah satu wakil rakyat anggota DPRD Lebak telah menakut-nakuti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping, soal program sosial BPNT, PKH dan BLT. Bagi kami selama ini apa yang dilakukan oleh pak Musa Weliansyah bukan mengintimidasi, tetapi membantu masyarakat yang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang diduga melakukan penggelapan dan pungli program sosial, " ujar Rizwan Comrade, Kamis 10 November 2022.

Baca juga: Dianggap Tak Jelas, Aktivis Pertanyakan Perusahaan di Jalan Baru Malingping

Sebaliknya, Rizwan menuding nyinyiran Bupati Lebak saat Pidato tersebut adalah bukti bahwa kasus penggelapan dan pungli dalam program sosial di Kabupaten Lebak tidak boleh diusut, yang berkesan ingin membiarkan para oknum kenyang dengan modal pungli duit rakyat.

"Bupati Lebak justru terlihat membela rampok yang selama ini hilir mudik diprogram-program sosial, harusnya Bupati Lebak bisa berpikir dan bertindak, mengawal dan memastikan program sosial sampai terhadap Masyarakat selaku penerima Bansos yaitu Keluarga Penerima Manfaat, " ucapnya.

Baca juga: Pendamping Ikut Seleksi Panwascam, Dinsos dan DPMD Kabupaten Lebak di Tuding Tutup Mata

Informasi yang diterima, setelah video pidato Bupati Lebak tersebar dan dianggap menyudutkan salah satu anggota DPRD Lebak, dikabarkan Bupati Lebak akan diminta untuk klarifikasi dan meluruskan perkataannya, jika tidak anggota DPRD yang dimaksud akan somasi terkait hal tersebut.***