Kordiv HPPS Panwascam kecamatan Cilograng Tegaskan Netralitas ASN

    Kordiv HPPS Panwascam kecamatan Cilograng Tegaskan Netralitas ASN
    Lebak, PublikBanten id Cilograng - Sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi pelanggaran Pemilukada, komisioner Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Cilograng divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (HPPS ) menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Cilograng dapat menjaga Netralitas di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada 27 November Mendatang.
     
    Rawannya pelanggaran kode etik di Pemilukada 2024 ini kerap terindikasi banyak dilakukan oleh ASN, Pejabat Publik seperti Kepala Desa, TNI dan Polisi di wilayah pelosok seperti Kecamatan Cilograng. Hal ini membuat panwascam Kecamatan Cilograng melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan himbauan akan Netralitas.
     
    “Kecamatan Cilograng sampai saat ini belum ada laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Kades, akan tetapi sebagai upaya pencegahan kami terus menghimbau mereka, ” ucap Muhammad Jajuli S.Pd selaku Koordinator Divisi Hukum pencegahan dan Partisipasi masyarakat Panwaslu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Senin 11 November 2024 
     
    Lebih lanjut, Djuli menjelaskan, tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Cilograng adalah memastikan netralitas ASN dan Kades yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye politik.
     
    “ASN dan Kepala Desa harus bersikap netral dan menjaga integritas mereka selama proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan amanat konstitusi pasal 71 UU 10 Tahun 2016 tentang pemilihan dan UU nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ” ujar Djuli.
     
    Sanksi yang tertuang dalam pasal 494 UU No 
    7 Tahun 2017 yang menyebutkan setiap ASN, anggota TNI dan Polri,   Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagi pelaksana dan tim kampanye sebagi mana di maksud dalam pasal 280 ayat 3 dapat di pidana dengan pidana kurungan penjara paling lama satu (1) Tahun dan denda paling banyak (Rp. 12.000.000, -) Dua belas juta rupiah. 
     
    Djuli menekankan, pentingnya peran serta masyarakat serta awak media ikut serta mengawasi jalannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
     
    “Kami berharap, ASN dan Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Cilograng dapat menjaga netralitas. Begitu juga kepada Masyarakat dan Awak Media dapat turut serta dalam pengawasan untuk memastikan, pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan Sukses, Aman, dan tanpa Akses, ” 
     
    Bila terbukti ada indikasi tidak Netral dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 terindikasi terlibat, akan kami tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pungkas nya
    Farid Padlani

    Farid Padlani

    Artikel Sebelumnya

    BPD, Perangkat, RT, RW dan Karang Taruna...

    Artikel Berikutnya

    Kinerja Triwulan Pertama di Depan Tim Evaluator...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    TV Parlemen Live Streaming
    Polri TV: Transparan - Informatif - Terpercaya
    Astama Ops Kapolri Tinjau Posko Kemanusiaan Polda NTT, Pastikan Kesiapan Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi
    BPD, Perangkat, RT, RW dan Karang Taruna Kompak Mundur, Minta Kades Dipecat
    Andri M Firdaus, Angkat Bicara Selaku ketua Projo DPC Kabupaten Lebak , Soal Ketum Projo , Lindungi Judi Online merupakan Flaming Politik keji
    Ormas PERPAM DPD Lebak selatan, Soroti Pembangunan Billboard yang diduga tidak Mengindahkan Keterbukaan informasi Publik ( KIP ) anggarannya  Di Pertanyaan kan ?
    Kinerja Triwulan Pertama di Depan Tim Evaluator Itjend Kemendagri, Pj. Bupati Lebak Paparkan Capaian
    Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Relawan Kobong Andra Dim, Eroy Bavik Tancap Gas Menangkan Andra Dimyati
    Wartawan Sedang Meliput Diduga Diserang Kepala Inspektorat Deli serdang
    Diduga ketahanan pangan Anggaran Tahun 2023 Rp 25.000.000 Warga dan ketua BPD sebut Program Gagal  bibit ikan Dan pakan
    Diduga Adanya Trading In Fluence Dibalik Tambang Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan  Kuasa Hukum LSM KPKB Angkat Bicara
    Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan
    Diduga Pembangunan Drainase Menuai kontroversi dari Warga  Terabaikan  Keamanan dan kebersihannya
    75 Mahasiswa Uniba Laksanakan KKM di 5 Desa Dikecamatan Cibadak
    HARLAH KE -1 ( IKATAN PENYULUH AGAMA REPUBLIK INDONESIA) IPARI 5 KECAMATAN DI LEBAK SELARAN ADAKAN SOSIAL BAKTI PUNGUT SAMPAH DI PANTAI PULO MANUK
    Antisipasi Perang Sarung Dan Kejahatan Jalanan Di Bulan Suci Ramadhan Polsek Bayah Polres Lebak Laksanakan Patroli Dialogis
    Proyek Beton PUPR Kabupaten Lebak di Desa Kerta Rahayu di Soal
    Ombudsman Banten Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Integritas PPDB

    Ikuti Kami